Tana Paser – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengakui dampak yang dirasakan pejabat di daerah akibat kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) tentang penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional yang pelaksanannya serentak diilakukan di penghujung tahun 2021.

Dampak kebijakan ini, dihapusnya jabatan struktural eselon IV di daerah.

“Ternyata dampak ini kami alami setelah kami di Provinsi (menjadi Pj Gubernur, red) ,” kata Akmal Mailik dihadapan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, saat membuka Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan se-Kalimantan Timur di Tanah Grogot, Selasa (5/3).

Apa yang disampaikan Akmal Malik ini untuk menjawab keluhan Bupati Paser Fahmi Fadli terkait permasahan penataan birokrasi yang dipimpinya paska kebijakan penyerataan jabatan struktural ke jabatan fungsional.

Masalahnya seperti disampaikan orang nomor satu di Kabupaten Paser itu adalah kesulitan ketika akan mengisi jabatan fungsional yang kosong karena pejabat fungsional tersebut pensiun, pindah tempat dan promosi.

Sementara untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan harus melalui uji kompetensi (Ukom).

Pemerintah pusat pun sampai saat ini belum melaksanakan uji kompetensi.Meski tak secara jelas menjawab pertanyaan Bupati Paser, namun Akmal Malik mengatakan bahwa kebijakan itu diberlakukan demi percepatan reformasi birokrasi.

Bahkan Akmal Malik secara terang-terangan mengatakan bahwa kebijakan MenPANRB itu akibat surat dari Kemendagri. Dalam surat itu Kemendagri “mengancam” pemerintah daerah yang tidak melaksanakan kebijakan penyetaraan jabatan akan diberi sanski berupa pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU).

“Mohon maaf Pak Menteri, saya tahu persis ceritanya, karena saya ( Dirjen Otda Kemendagri) yang mengonsep suratnya, jadi jangan salahkan menteri PAN RB, salah kan kemendagri,’ kata Akmal yang disambut tawa peserta Rakor Administrasi Pembangunan.

Walaupun selaku pemangku utamanya adalah MenPANRB, kata Akmal, tapi kebijakan tersebut atas dasar koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Kami berharap penyetaraan jabatan dilakukan secara cepat. Kami mohon maaf, memang ada beberapa kendala yang kita hadapi dan saya rasakan. Teman teman eselon banyak yang mengeluh dengan nasibnya sekarang .

Tapi kita memang masih berupaya melakukan langkah terkait jabatan fungsional ini yang belum banyak memiliki sertifikasi,’ kata Akmal.

Pewarta : Ropii., Editor : Hutja

Tana Paser – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia menggelar kegiatan Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi (KBKR) di wilayah khusus perbatasan Kaltim-Kalsel.

Kegiatan yang dilaksanakan di RSUD Kerang Batu Engau ini, dihadiri Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Sunarto, Bupati Paser dr. Fahmi Fadli, Bupati Kota Baru Sayed Jafar, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

“Kegiatan ini untuk meningkatkan kesertaan KB, khususnya KB MKJP, melalui intensifikasi dan integrasi pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi,” kata Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo.

Hasto mengatakan, secara khusus kegiatan ini digelar guna mendekatkan akses pelayanan KB di wilayah khusus, dalam hal ini di perbatasan Kaltim -Kalsel.

“Harapannya ada peningkatkan cakupan kesertaan KB khususnya KB MKJP sebagai salah satu upaya percepatan penurunan stunting di wilayah khusus,” ujar Hasto.

Sejak 4 Maret, BKKBN telah menggelar kegiatan ini diantaranya kegiatan nonton Bareng Mobil Unit Pelayanan (Mupen) yang dilaksanakan di wilayah Desa Sengayam, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan dan hari ini digelar sosialiasi dan Pelayanan KB di RSUD Kerang.

Sebanyak 150 warga setempat dari Paser dan Kalsel mengikuti sosialisasi terkait KB dan 200 orang menjadi akseptor KB.

Pewarta: Ahwan, Editor: Hutja

Tana Paser – Kabupaten Paser kembali meraih penghargaan Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia kedua kalinya atas keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan perkotaan

Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Paser Achmad Safari, di Jakarta, Selasa (5/3/2024).

“Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja kita bersama. Harapannya adalah Kesadaran dan perilaku kita dalam mengelola sampah yang dihasilkan semakin meningkat,” kata Safari dihubungi di Tanah Grogot.

Safari menambahkan, pencapaian ini menjadi dapat memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergitas dengan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih bersih.

Kedepan, lanjut dia, DLH Paser akan membuat inovasi sehingga kedepan semakin sedikit sampah yang masuk ke Tempat Pembuang Akhir (TPA).

“Karena sampah telah dikelola di tahapan-tahapan sebelumnya,” ujarnya.

Pengelolaan lingkungan kota yang sudah berjalan, kata Safari, melibatkan partisipasi masyarakat seperti Forum RT yang mengelola sampah lingkungan secara mandiri.

DLH Paser memfasilitasi forum RT dengan memberikan kendaraan roda tiga agar mereka bisa mengelola sampah secara mandiri.

Upaya itu dilakukan akibat adanya kebijakan pemusnahan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di sejumlah ruas jala Kota.”Secara bertahap DLH memusnahkan TPS sampai tidak ada lagi TPS di pinggir jalan guna menjaga estetika kota,” ucap Safari.

DLH Paser juga melakukan pembuangan gas metan, dan memanfaatkan sebagiannya menjadi bahan bakar masak yang terbentuk dari timbunan sampah di TPA, tutup Safari.

Pewarta: Hutja, Editor: Ropi’i

TANA PASER, MCKabPaser – Bupati Paser dr. Fahmi Fadli menyampaikan permasalahan penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Pemkab) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB RI) Abdullah Azwar Anas.

Hal itu ia sampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Administrasi Pembangunan (Adbang) se-Kalimantan Timur, di Hotel Kryad, Tanah Grogot Selasa (5/3/2024).

“Pada 31 Desember 2021 lalu, sesuai aturan Kemenpan RB RI, Pemkab Paser telah melantik 294 pejabat eselon empat menjadi pejabat fungsional muda ke dalam 28 jenis jabatan fungsional,” kata Bupati.

Hingga saat ini, 294 pejabat tersebut jumlahnya semakin berkurang lantaran sebagian mereka telah pensiun, pindah ke daerah lain dan promosi.

Sementara jabatan yang mereka tinggalkan tidak bisa secepatnya diisi, karena harus melalui uji kompetensi (ukom)

“Yang menjadi masalah, uji kompetensi ini belum bisa dilaksanakan karena kami masih menunggu pembinaan dari pemerintah pusat,” kata dr. Fahmi Fadli.

Bupati menilai, hal ini menyebabkan beberapa unit kerja di lingkungan Pemkab Paser menjadi pincang.

Sementara, dalam jabatan sebagai Bupati yang cukup singkat dan tidak sampai lima tahun, dituntut untuk berlari kencang meraih cita-cita dalam visi dan misi yaitu Paser yang Maju, Adil dan Sejahtera (Paser MAS),” katanya.

“Karena itu kami ingin bertanya, apakah boleh jabatan tersebut kami isi terlebih dahulu sambil menunggu kapan Pemerintah Pusat Melaksanakan uji kompetensi di daerah,” kata Bupati.

Bupati Fahmi dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, terutama Biro Administrasi Pembangunan yang tahun ini mempercayakan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah kegiatan ini.

“Kami akan sangat bersyukur jika rapat koordinasi ini dapat membawa pengaruh yang positif kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Paser,” ucapnya.

Rakor dengan tema peran penting administrasi pembangunan dalam memperkuat sinergitas pembangunan itu dibuka oleh Menpan-RB RI Abdullah Azwar Anas uang juga menjadi pembicara di kegiatan ini. Juga turut hadir Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik.

Pewarta: Asmaul, Editor: Hutja

Tana Paser – PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan Tahun 2024 di Hotel Kryad sadurengas Tanah Grogot (5/3) menjadi momentum untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan di  Provinsi Kalimantan Timur

“Kita jadikan momentum rakor ini sebagai upaya untuk terus meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,”katanya

Akmal malik mengatakan bahwa perlunya kordinasi serta membangun persamaan persepsi diberbagai sektor dan unsur pembangunan.

“Pentingnya pemahaman yang sama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota di Kalimantan Timur dalam hal kebijakan dan peraturan pembangunan serta sebagai wadah penyampaian permasalahan yang terjadi di lingkungan administrasi pembangunan serta bahan laporan pembangunan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dan laporan pembangunan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota kepada Pemerintah Provinsi,”ujarnya.

Akmal Malik mengungkapkan bahwa Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan dan peluang. Ia berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas selaku pembicara, Bupati Paser Fahmi Fadli; Wakil Bupati Paser Syarifah Masitah Assegaf, Bupati/Walikota se-Provinsi Kalimantan Timur, Forkopimda Kabupaten Paser; serta tamu undangan lainnya.

Hadir mendampingi Menteri PANRB, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto serta Staf Khusus Menteri Bidang Organisasi, Aparatur, dan Kepegawaian Donny Adityawarman.

Pewarta: Irfan, Editor: Hutja 

Tana Paser – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta kepada pemerintah daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menerapkan digital leadership atau kepemimpinan digital dalam melakukan tata kelola pemerintahan.

“Transformasi digital meliputi aspek digital structure, digital competence, dan digital culture,” kata Azwar saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan se-Kalimantan Timur Tahun 2024, di Tanah Grogot, Selasa (05/03).

Menurut mantan Bupati Banyuwangi itu, kepemimpinan digital mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan mengingat luasnya wilayah Kaltim.

“Dengan pelayanan digital, masyarakat yang jauh dari pusat layanan publik bisa mengaksesnya dengan mudah,” ujarnya.

Ia menambahkan untuk mewujudkan hal itu, diperlukan digitalisasi. Ia pun mengingatkan, dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah daerah tidak harus menambah aplikasi.

“Perlu dihindari satu inovasi satu aplikasi. Warga tidak harus download banyak aplikasi, bikin begitu banyak akun, isi berulang begitu banyak data. Itu merepotkan,” ujarnya.

Ia mencontohkan penyederhanan proses bisnis di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) misalnya, yang tadinya layanan kenaikan pangkat harus melalui 14 tahap saat ini cukup melalui 2 tahapan.

“Kemudian layanan pensiun yang tadinya 8 tahap menjadi 3 tahap, layanan pindah instansi yang tadinya 11 tahap menjadi 3 tahap,” ujarnya.

“Perubahan paradigma (Governance 5.0) saat ini, pemerintah bekerja bersama masyarakat atau masyarakat sebagai mitra, bekerja berbasis data, tranformasi digital, dengan SDM yang berdaya saing,” katanya.

Azwar mengatakan, sesuai arahan Presiden, birokrasi pemerintah bukan merupakan tumpukan kertas melainkan birokrasi lincah dan cepat.

Reformasi birokrasi (engines for development), katanya, sudah harus dilakukan seluruh instansi pemerintah dengan perbaikan tumpang tindih kebijakan, penyederhanaan proses bisnis, manajemen kinerja, pembagian kewenangan, relasi antar aktor, sistem merit, perampingan struktur organisasi, pengawasan, peningkatan kapasitas SDM.

“Penting untuk memilih sektor atau isu (prioritas ) yang akan mempercepat aksi di sektor lain dan memberikan momentum perubahan,” ujarnya.

Rakor Adbang se-Kaltim dihadiri Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik, Bupati Paser dr. Fahmi Fadli, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto serta Staf Khusus Menteri Bidang Organisasi, Aparatur, dan Kepegawaian Donny Adityawarman.

Pewarta: Hutja, Editor: Ropi’i

JAKARTA- Kabupaten Paser  kembali menyabet Adipura yang kedua kalinya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,capaian Piala Adipura ini mampu dipertahankan dibawah Kepemimpinan Bupati Paser dr.Fahmi Fadli. Piala Adipura Tahun 2023 diterima langsung Kadis DLH Kabupaten Paser, Achmad Syafari, mewakili Bupati Paser pada saat penyerahan, Selasa,( 5/3/2024) di Auditorium Dr.Soejarwo,Gedung Manggala Wanabakti,Jakarta.

" Alhamdulillah kita bisa kembali mendapatkan Piala Adipura,  ini merupakan keberhasilan kita semua sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan", kata Safari.

Dukungan yang sangat besar dari Bapak Bupati dan menjadi satu bukti lagi bahwa Program Paser MAS telah berjalan sesuai harapan. 

"Prestasi ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sampah dari sumbernya yaitu rumah tangga, sehingga kedepan harapannya tidak ada lagi sampah yang masuk ke TPA, karena sampah bukan lagi menjadi beban, namun telah menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat" tambahnya.

Disela Kegiatan  Bupati Paser,dr.Fahmi Fadli,yang bertepatan dengan Rakor Adbang se Kalimantan Timur hari ini dimana pelaksanaannya bertempat di Kabupaten Paser dan secara langsung dihadiri Menteri PAN RB Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut Bupati menyampaikan rasa terima kasih kepada petugas kebersihan dan seluruh masyarakat Paser yang berperan aktif dalam menjaga kebersihan."Semua ini tidak lepas dari keterkaitan semua pihak yang sudah bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan" ungkap Bupati Fahmi.

" Sesuai harapan saya untuk bisa mendapatkan kembali piala Adipura dan patut dibanggakan mendapatkan penghargaan Adipura yang ke- 2 kalinya",jelas Bupati Fahmi.

 Bupati Fahmi berharap Adipura yang diraih  bukan hanya sekedar seremoni saja ,tetapi merupakan motivasi kita untuk lebih terus meningkatkan kebersihan lingkungan dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk Kabupaten Paser yang lebih Maju,Adil dan Sejahtera. (Prokopim).

Tana Paser – Jarang-jarang Kabupaten Paser kedatangan orang penting. Hari ini, selasa (5/3/24) tak tanggung-tanggung, Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB-RI) Abdullah Azwar Anas tiba di Kabupaten Paser, sekitar pukul 10an. Menggunakan Helikopter milik Polda Kalimantan Timur. Kedatangan Menteri PANRB-RI beserta jajarannyadi halaman Kantor Bupati yang berlokasi di jalan Noto Sunardi Tanah Grogot, langsung disambut Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik bersama Bupati Paser dr Fahmi Fadli, Wakil Bupati Paser Hj. Syarifah Masalah Assegaf serta unsur Forkopimda.

Walau sempat diguyur hujan rintik, penyambutan Azwar Anas berjalan cukup lancar. Sambil melangkah menuju mobil, terlihat Menteri bersama Gubernur kaltim  dan Bupati Paser berbincang santai sembari tertawa kecil. Selanjutnya  rombongan menuju ke kryad Hotel Sadurengas Tanah Grogot.

Untuk diketahui, kehadiran mantan Bupati Banyuwangi di Bumi Daya Taka adalah untuk membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Administrasi Pembangunan Se-Kalimantan Timur dengan tema "Peran Penting Administrasi Pembangunan Dalam Memperkuat Sinergitas Pembangunan Daerah.

Sedangkan di pukul 12an, disusul Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Dr. (HC), dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) via darat. Disambut Pj Gubernur Kaltim, Bupati Paser pada makan siang bersama Menteri PANRB-RI. Kehadiran Hasto yang juga mantan Bupati Kulonprogo ini dalam rangka sosialisasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KBKR (Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi) Wilayah Khusus di Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur Dan Kalimantan Selatan di RSUD Kerang Kecamatan Batu Engau. (Prokopim).

TANA PASER- Pemkab Paser menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Administrasi Pembangunan Se-Kaltim tahun 2024 dengan tema "Peran Penting Administrasi Pembangunan Dalam Memperkuat Sinergitas Daerah"bertempat di Ballroom Hotel Kryad Sadurengas, Selasa (5/3/24).

Rakor yang dibuka Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik dihadiri langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas disamping Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo serta seluruh perwakilan ASN dari 10 Kabupaten/kota se Kaltim. 

Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, kegiatan dengan tema "Peran Penting Administrasi Pembangunan Dalam Memperkuat Sinergitas Daerah" tersebut sangat penting, seiring dengan Ibu kota Nusantara (IKN) yang akan beroperasi tahun ini. 

"Tentu penguatan birokrasi lini di kabupaten/kota di Kaltim ini menjadi sangat penting," kata Azwar Anas di sela-sela kegiatan. 

Azwar Anas melanjutkan, ia mengapresiasi sekali Komitmen PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik yakni untuk mendorong penguatan tata kelola birokrasi di Kabupaten/kota. 

"Termasuk Kabupaten Paser, dan berharap semoga kedepannya kabupaten/kota di Kaltim, sekda-sekda serta aparaturnya akan terus berbenah dan lebih baik, " ulasnya.

 Sementara itu, PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik menyampaikan, bahwa kedatangan Menpan RB juga bersama Hasto Wardoyo sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkaitan dengan agenda pelayanan KB gratis, pemeriksaan USG bagi ibu hamil, serta sosialisasi intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR wilayah khusus di perbatasan provinsi Kaltim dan Kalsel yang dilaksanakan secara bekerja sama antara Perwakilan BKKBN Kaltim dan Kalsel. Serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser dan Kabupaten Kota Baru yang di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Paser sebagai lokus tempat pelaksanaan kegiatan.

"Ini sebagai upaya percepatan penurunan stunting, maka salah satu arah kebijakan dan strategi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yaitu, meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KB dan kesehatan reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran,"kata Akmal Malik

Menurutnya, layanan KB ini pada hakikatnya, sejalan dengan program pemerintah dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk, maka akan mempengaruhi upaya peningkatan tarap kesejahteraan hidup masyarakat.Penyelenggaraan KB di wilayah khusus merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menurunkan angka unmet need, peningkatan kesertaan ber-KB. Serta pemenuhan hak reproduksi masyarakat di wilayah khusus tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan, wilayah transmigrasi dan miskin perkotaan melalui pendekatan akses pelayanan KB yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut ia mengucapkan terimakasih kepada semua stakeholder yang terlibat dalam kegiatan ini khususnya dalam pelayanan akseptor KB.

"Semoga dengan adanya sinergi yang baik dari semua pihak terkait dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam mencapai target, yakni keluarga sehat, bahagia, sejahtera, dan berkualitas, guna mendukung terwujudnya Kaltim Berdaulat," ungkapnya. 

Pada momen yang sama Bupati Paser dr Fahmi Fadli mengucapkan selamat datang kepada semua hadirin yang berasal dari luar Kabupaten Paser. Banyak di antara yang hadir baru pertama kali menginjakkan kaki di daerah Bumi Daya Taka ini.

"Dengan bangga kami sampaikan bahwa inilah Paser, kabupaten paling Selatan di Kalimantan Timur, yang luasnya sekitar 11 ribu kilometer persegi dan dihuni penduduk kurang lebih 280 ribu jiwa," kata Bupati Fahmi.

Pada 31 Desember 2021, lanjut Bupati Fahmi sesuai aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser melantik 294 pejabat eselon 4 menjadi pejabat fungsional muda menjadi 28 jenis jabatan fungsional. Hingga kini, dari 294 pejabat tersebut, ada yang pensiun, pindah ke daerah lain, dan promosi. Sementara itu jabatan yang mereka tinggalkan tidak bisa serta-merta diisi, karena harus ada uji kompetensi.

"Yang menjadi masalah, uji kompetensi ini belum bisa dilaksanakan karena kami masih menunggu pembinaan dari pemerintah pusat," jelas Bupati. 

Menurutnya Ini menjadi menyebabkan beberapa unit kerja di Paser menjadi pincang, sementara, dalam jabatan sebagai Bupati yang cukup singkat dan tidak sampai 5 tahun, dituntut untuk berlari kencang meraih cita-cita dalam visi dan misi kami, yaitu Paser MAS, masyarakat yang Maju, Adil dan Sejahtera.

"Karena itu saya bertanya kepada Pak Mentri bolehkah jabatan tersebut kami isi terlebih dahulu sambil menunggu kapan kira-kira Pemerintah Pusat Mengadakan uji kompetensi di daerah," tanya Bupati Fahmi. Pada kesempatan tersebut Bupati Fahmi mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Kaltim, terutama Biro Administrasi Pembangunan yang tahun ini mempercayakan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah kegiatan ini. Di sela kegiatan rakor, peserta dapat memanfaatkan waktu untuk menikmati pesona Kabupaten Paser, budaya, kuliner, serta objek wisata, terutama Wisata Gunung Boga.

"Bagi yang belum pernah ke sana, kami sampaikan bahwa pesona wisata ini menyuguhkan keindahan di pagi hingga siang hari, menghirup udara segar dan bisa mencoba olahraga Paralayang," tambahnya (Prokopim)

JAKARTA – Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Paser kembali menjajaki kerjasama dengan PT. Emtek Digital di SCTV Tower Jakarta, Senin (4/3).

Hadir mewakili Kepala DKISP Paser, Kabid Informasi Komunikasi Publik, Asnan Latif dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Paser Romif Erwinadi. Rombongan Pemda Paser diterima General Manager PT. Emtek Digital, Selvi Tan.

“Agenda dari pertemuan ini adalah untuk melanjutkan program kerjasama dengan Emtek Digital,” kata Kabid IKP DKISP Paser Asnan Latif.

Asnan mengatakan tujuan pertemuan ini dalam rangka melihat sejumlah program Digital di bidang media massa.

“Kita lihat apakah program-program ini bisa membantu menyebarluaskan kegiatan pemerintah Daerah sehingga publikasi dapat disebarluaskan kepada masyarakat Indonesia maupun Internasional,” tutur Asnan.

Lebih lanjut dikatakan, dengan publikasi yang masif, diyakini, akan banyak masyakarat luas yang mengetahuI potensi-potensi Kabupaten Paser. Apalagi posisi geografis Paser yang dekat dengan IKN.

“Misal pariwisata, budaya, makanan dan banyak hal yang bisa mempromosikan Kabupaten Paser di kancah nasional dan mancanegara,” ucapnya.

Diharapkan dengan massifnya penyebarluasan informasi tentang Kabupaten Paser dapat dapat peningkatan ekonomi daerah dengan banyaknya masyakarat luar yang datang ke daerah Bumi Daya Taka.

Pewarta: Hutja, Editor: Ropi’i