Sumedang, Jawa Barat - Menindaklanjuti rencana pembangunan bendungan lambakan di Kecamatan Long Kali, Pemerintah Kabupaten Paser bersama 15 warga Desa Lambakan mengunjungi Waduk Jati Gede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (31/1).
Kunjugan tim Pemkab Paser yang dipimpin Asisten Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Ina Rosana ini menyertakan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Bappeda, Bina Marga, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman. Turut hadir sejumlah perwakilan OPD serupa di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim.
Kunjungan tim Pemkab Paser diterima Kepala Satuan Kerja Pembangunan Bendungan Jati Gede Asrul Pramudya dan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Nana Nasuha.
“Kunjungan ini untuk memberikan wawasan kepada masyarakat Desa Lambakan tentang manfaat apa saja dari proyek pembangunan waduk itu,” kata Ina.
Ina menilai, pola pembangunan bendungan Jati Gede di Jawa Barat relatif serupa dengan bendungan yang akan dibangun di Lambakan, Kecamatan Long Kali. “Polanya hampir mirip seperti di Jati Gede. Baik itu sumber dananya maupun permasalahan sosialnya,” kata Ina.
Tinggi bendungan Lambakan direncanakan setinggi 72 meter, dengan luas waduk 7.795 hektare dan diproyeksikan mampu menampung air sebanyak 718,63 juta meter kubik, serta mampu mengairi lahan pertanian seluas 16 ribu lebih hektare lebih yang tersebar di tiga daerah yakni Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan. Kapasitas produksi dari bendungan Lambakan ini sebesar 14.579 liter/detik.
Ina mengatakan, selain dapat dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, pembangunan waduk tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan besar daya 17 megawatt. Di sisi lain keberadaan waduk juga bisa menjadi tempat wisata bagi masyarakat dan keberadaan waduknya dapat dimanfaatkan bagi para nelayan sekitar.
Diharap dari kunjungan ini, Pemkab Paser kata Ina, dapat merumuskan kebijakan-kebijakan, terutama yang berkaitan dengan permasalahan sosial dan masyarakat sekitar bendungan.
“Kami harap dari kunjungan ini, kami bisa merumuskan kebijakan dan langkah yang akan diambil, terutama terkait kebijakan yang menyangkut persoalan sosial atau masyarakat di sekitar bendungan,” katanya.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim Fajar Joyo Adikusomo yang juga hadir pada kunjungan ini mengatakan akan melaporkan hasil kunjungannya kepada Gubernur Kaltim guna menyusun langkah selanjutnya.
“Kita akan lapor Gubernur hasil dari kunjungan ini. Yang terpenting tingkatkan koordinasi. Termasuk pembentukan satgas yang melibatkan semua pihak dari Pemkab, PemProv dan pemerintah pusat,” kata Fajar.(Hutja/DKISP-Paser)